Butuh bantuan? redaksi@bprrkm.com +62 298 522364 Jl. Soekarno Hatta No. 12 Bergas, Karangjati, Kab Semarang, 50552

Tata Kelola BPR Restu Klepu Makmur Tahun 2017

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR TAHUN 2017

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelota Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance atau Penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Restu Klepu Makmur yang tercermin dari governance system yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 9 (sembilan) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self-assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR).

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang¬undangan yang berlaku dan nilai nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor yang sangat penting bagi Bank terutama BPR dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di tengah persaingan

Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip GCG selama tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kebijakan Tata Kelola

PT. BPR Restu Klepu Makmur dalam rangka menciptakan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar, telah membuat kebijakan tata keiola secara tertulis yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka menciptakan praktik-praktik perbankan yang sehat, antara lain mencakup

  • Tata cara penilaian kinerja dewan komisaris;
  • Tata cara penilaian kinerja dewan direksi;
  • Pelatihan dan Program Pengenalan Untuk Dewan Komisaris (BOC) dan Dewan Direksi (BOD) dan induction Program;
  • Prinsip-prinsip Utama Kebijakan;
  • Kriteria Seleksi Vendor;
  • Seleksi Vendor dan Manajemen Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Evaluasi Kinerja Vendor;
  • Peran Pengendalian internal Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
  • Kriteria Kandidat Anggota Dewan Komisaris;
  • Identifikasi Dan Seleksi Kandidat Dewan Komisaris dan Direksi serta masa kerjanya.
  • Kebijakan Manajemen Risiko dan pilar-pilar manajemen risiko;
  • Pokok-pokok kebijakan keragaman dewan komisaris dan dewan direksi;
  • Pokok-pokok rapat rutin dan RUPS;
  • Media Komunikasi
  • Laporan keuangan
  • Website perusahaan
  • Pokok-pokok kebijakan hadiah (gratifikasi);
  • Pokok-pokok kebijakan whistleblower;

B. Aspek-Aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan prinsip GCG dan nilai¬ nilai yang dianut oleh BPR Restu Klepu Makmur adalah :

Responsible                 : Bertanggung jawab dalam mengemban amanah 
Excellent                       : Cerdas dalam bekerja dan beraktivitas untuk menghasilkan yang terbaik
Sincere                           : Ikhlas dalam segala hal 
Truthful                         : Jujur dalam perkataan dan perbuatan 
Understandable          : Mampu berkomunikasi dengan santun, tepat, dan bijaksana

Nilai nilai ini menjadi dasar bagi governance commitment di PT BPR Restu Klepu Makmur. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan code of conduct (Komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Tata Kelola (Governance Structure) PT BPR Restu Klepu Makmur telah memiliki Governance Structure yang sangat memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, Komposisi, Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha. Penunjukkannya telah sesuai dengan ketentuan dan melalui RUPS.

Governance Structure juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja.Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan-satuan kerja tersebut dengan unit kerja operasional dan unit kerja Bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen. Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, PT. BPR Restu Klepu Makmur telah membuat Kebijakan dan prosedur yang lengkap dan selalui dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai baik secara lansung melalui sosialisasi maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah untuk diakses oleh seluruh pegawai. Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan memiliki Job Description dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi. Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas Bisnis Bank juga didukung dengan system informasi manajemen yang memadai yang memudahkan semua pegawai mendapatkan data yang akurat, tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai peraturan Bank Indonesia dan peraturan instansi lainnya yang terkait dengan aktivitas Bank


RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa.

Pegangkatan pengurus dilakukan melalui RUPS dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Restu Klepu Makmur adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

No Jabatan Nama
1 Komisaris Utama F Widarto Subagio
2 Komisaris Ratnawati
3 Komisaris Constantinus

Dewan Direksi

No Jabatan Nama
1 Direktur Utama Darusalam
2 Direksi Pujiyanto

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen.

BPR Restu Klepu Makmur belum sepenuhnya menerapkan ketentuan mengenai GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPR yang memiliki modal inti lebih dari Rp.50 milyar dan kurang dari Rp. 80 milyar untuk itu wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris independen, PT. BPR Restu Klepu Makmur saat ini memiliki 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, belum terdapat Komisaris Independen.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan. Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi dalam rentang 2 (dua) tingkat vertikal maupun 2 tingkat horisontal sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK;

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Restu Klepu Makmur


Susunan kepemilikan saham PT. BPR Restu Klepu Makmur, adalah sebagai berikut :

No Pemegang Saham Saham Jumlah Prosentase
1 PT. Yasaniaga Utama Mulia 4.000 4.000.000.000 50%
2 Ir. Tjandra Mulia 2.800 2.800.000.000 35%
3 Ratnawati, S.E. 1.200 1.200.000.000 15%
Jumlah 8.000 8.000.000.000 100%

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis Bank dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.


Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris telah diselenggarakan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana ketentuan dalam POJK No.4/POJK.03/2015, Pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, sebagai berikut:

  • Rapat pada hari Rabu 12 April 2017 bertempat di Kantor Pusat Restu Group dihadiri oleh seluruh pengurus dengan agenda evaluasi kerja triwulan 1 ( januari , februari , Maret 2017) pembahasan fokus pada perkembangan Bank yaitu peningkatan OSC penurunan NPL serta peningkatan pengembangan kompetensi SDM
  • Rapat pada hari Kamis 15 Mei 2017 bertempat di Kantor Pusat Restu Group, dihadiri oleh seluruh pengurus, agenda pembahasan evaluasi kinerja keuangan dari januari sp april 2017 , perbandingan pertumbuhan dibanding dengan desember 2016
  • Rapat pada hari Kamis 13 Juli 2017 bertempat di Kantor Pusat Restu Group, dihadiri oleh seluruh pengurus, agenda pembahasan evaluasi kinerja dan pemahasan isu isu strategis pada semester 1 tahun 2017
  • Rapat pada hari senin 22 Agustus 2017 bertempat di Kantor Pusat Restu Group dihadiri oleh seluruh Pengurus , agenda pembahasan evaluasi kerja dan pembahasan kondisi osc yang mengalami penurunan serta upaya untuk menunrunkan NPL.
  • Rapat pada hari senin 14 September 2017 bertempat di Kantor Pusat Restu Group dihadiri oleh seluruh Pengurus , agenda evaluasi kerja Rapat bulan Agustus 2017 ,strategi meningkatkan OSC dan NOA serta meningkatkan kualitas kredit, merealisasikan funding sesuai dengan kebutuhan .
  • Rapat pada hari senin 8 Nopember 2017 bertempat di Kantor Pusat Restu Group dihadiri oleh seluruh Pengurus , agenda evaluasi kerja Rapat bulan Oktober 2017 ,pemantauan meningkatkan OSC dan NOA serta mempertahankan kualitas kredit, operasional tentang pelayanan dan pembahasan ketentuan dari BPN, serta informasi perkembangan property

Disamping rapat-rapat rutin diantara dewan komisaris, manajemen juga menyelenggarakan rapat-rapat operasional diantara dewan komisaris dengan dewan direksi dan seluruh kepala cabang, dan karyawan setingkat manajer untuk mendengarkan penjelasan tingkat pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPR .

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Direksi BPR Restu Klepu Makmur berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, dengan susunan sebagai berikut:

Susunan Dewan Direksi

No Jabatan Nama
1 Direktur Utama Darusalam
2 Direksi Pujiyanto

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan telah bercertifikasi Direktur dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, baik dalam skala 2 (dua) tingkat vertikal maupun horisontal

Seluruh anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank.

BPR yang memiliki modal inti lebih dari Rp.50 Milyar (lima puluh miliar rupiah) dan Kurang dari Rp 80 Milyar (delapan puluh juta) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Direksi PT BPR Restu Klepu Makmur hanya 2 (dua) orang sehingga kurang 1 (satu) orang Direksi ,pada saat ini sedang dilakukan proses untuk RUPS pengangkatan anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan guna memenuhi ketentuan tersebut.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR.

Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.

Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi

Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPR Restu Klepu Makmur maupun pada suatu Perusahaan lainnya.

Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi

Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.

Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Telah Iulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.


Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain.

Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK sebagaimana dalam ketentuan OJK.

Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan pelaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan, dan meminta pertimbangan Dewan Komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan.

Membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain

Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodik/ terus menerus

Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan

Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung¬jawabnya. Direksi terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti Training dan/atau seminar in- house yang diadakan oleh perbarindo, OJK, BI,Pelatihan Intern maupun pihak lain yang terkait dengan perkembangan usaha Perbankan.


Rapat Dewan Direksi

Setiap rapat Direksi dihadiri oleh semua Direksi dengan agenda pembahasan adalah terkait dengan Bisnis dan pengembagan usaha serta manajemen dan operasional PT. BPR Bank Restu Klepu Makmur, setiap pagi dilakukan brifing atau training pagi dan pembacaan nilai nilai budaya kerja Restu , setiap awal bulan dilakukan doa bersama guna mendekatkan diri dan mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Penanganan benturan kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.


Penerapan satuan kerja kepatuhan,satuan kerja audit intern, dan Satuan Kerja Manajemen Resiko

Direktur Kepatuhan

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, di tahun 2017 BPR Restu Klepu Makmur belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sehingga fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur yaitu Pujiyanto. Untuk direktur kepatuhan dalam proses RUPS pengangkatan karena sudah mendapat persetujuan dari OJK yaitu sri Handayani Arifiati.

Pejabat Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Restu Klepu Makmur telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan berdasarkan SK Direksi No. 0010/ SK DIR/BPR-RKM/2016 yang diperbaharui dengan SK DIR No: 004/SK-DIR /BPR – RKM/2017, perihal Penunjukan direksi yang membawahkan fungksi kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Resiko , Satuan Keja Kepatuhan Pejabat Kepatuhan yang ditunjuak adalah Sri Hamdayani Arifiati ,Pejabat tersebut bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan atau yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pejabat Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan.

Pejabat Audit Intern

BPR Restu Klepu Makmur telah menunjuk 2 (dua) orang Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah saudara Jefry Ardiyanto dan Reza Fikrul Akbar

SKAI — Satuan Kerja Audit Intern secara umum bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa:

Pengawasan operasional BPR baik dari tingkat kepatuhan (compliance) maupun dari tingkat pelaksanaan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan telah dijalankan sebagaimana mestinya.

Pengawasan dan sekaligus melakukan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen

Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Melakukan audit investigasi atas beberapa temuan SKAI yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti karena dianggap dapat mempengaruhi lemahnya kebijakan direksi dalam hal pengawasan BPR.

Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Satuan Kerja Audit lntern yang dipimpin oleh seorang Kepala SKAI sebagai Pejabat BPR yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.


Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan, BPR Restu Klepu Makmur telah menjalankan hal-hal sebagai berikut:

Menyediakan dan menambah sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif.

Menjalankan training Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) kepada seluruh karyawan.

Menjalankan training Pelaksanaan Program Pengaduan dan Penyelesaian Nasabah.

Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah.

Menerapkan dan melakukan pengkinian data dalam sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Memonitor pemenuhan komitmen kepada OJK dan pihak Otoritas lainnya.

Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern dan berjalannya fungsi Audit Internal dalam setiap jenjang organisasi.

Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal BPR Restu Klepu Makmur sesuai dengan kebijakan.


Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal BPR Restu Klepu Makmur. Dalam kaitannya dengan Fungsi Audit Internal, BPR Restu Klepu Makmur telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Kelembagaan SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Melakukan review secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SOP, Ketentuan POJK, Ketentuan lainnya termasuk kesepakatan yang tertuang dalam SPFAIB sebagai best practice fungsi audit.

Menyediakan dan menambah sumber daya manusia di bidang Audit dan pengawasan secara memadai seiring dengan peningkatan bisnis BPR Restu Klepu Makmur.

Memberlakukan Whistle Blowing System yaitu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan BPR, maupun pihak yang mempunyai kepentingan terhadap BPR (Pemangku Kepentingan), yang dilakukan oleh karyawan, atau pimpinan perusahaan; sehingga perlu diambil tindakan yang tegas atas pelanggaran tersebut


Pejabat Manajemen Resiko

BPR Restu Klepu Makmur telah menunjuk 3 (tiga) orang Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen resiko yang independen terhadap fungsi operasional. Pejabat Satuan Kerja Manajemen Resiko adalah saudari Umi Handayani , saudara Himawan Hendarto dan Saudara Heru Sulistyo.

Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab SKMR adalah sebagai berikut:

  1. Satuan kerja Manajemen Risiko SKMR bertanggungjawab atas kehandalan dan keakuratan laporan profil risiko disampaikan kepada Direksi sekaligus sebagai masukan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
  2. Satuan kerja Manajemen Risiko mempunyai kepentingan untuk melakukan pengawasan secara pasif terhadap perkembangan risiko yang dikelola BPR baik risiko melekat (Inherent Risk) maupun terhadap sistem pengendalian risiko (Risk Controll System).
  3. Ruang lingkup sistem pengendalian risiko yang diterapkan dalam pelaksanaan Manajemen risiko meliputi :
    1. Risiko Melekat (Inherent Risk) terdiri dari risiko kredit, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.
    2. Sistem pengendalian risiko meliputi :
      1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
      2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
      3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen Risiko
      4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
  4. Satuan kerja Manajemen Risiko wajib melakukan penilaian dan evaluasi terhadap seluruh risiko yang ditetapkan Manajemen dalam matrik penilaian risiko (profile risiko) dan hasil penilaian risiko tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan Direktur Kepatuhan.
  5. Satuan kerja Manajemen Risiko wajib memberikan saran dan masukan yang bersifat positif atas hasil penilaian dan pemantauan risiko yang dilakukan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

Pendapatan pengurus PT BPR Restu Klepu Makmur tahun 2017

No Jabatan Jumlah Nominal
1 Dewan Komisaris 3 Rp. 503.744.880
2 Dewan Direksi 2 Rp. 827.750.780

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah PT BPR Restu Klepu Makmur Tahun 2017

Keterangan Rasio
Rasio Gaji Pegawai Terendah dan Pegawai Tertinggi 1: 9,06
Rasio Gaji Pegawai Terendah dan Pengurus Tertinggi 1 : 14,25
Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Pengurus Tertinggi 1 : 1,57
Rasio Gaji DIreksi Terendah dan Tertinggi 1: 1,16
Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Direksi Tertinggi 1: 2,24
Rasio Gaji Komisaris Terendah dan Tertinggi 1: 1,35

Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR

Dalam transaksi kredit masih ditemukan beberapa praktik-praktik yang tidak dijalankan sebagaimana yang diatur dalam SOP, misalnya analisis kredit yang kurang menyeluruh, belum dilengkapinya beberapa dokumen pendukung kredit yang seharusnya sudah menjadi kebijakan BPR, akibatnya apabila terjadi kredit bermasalah dapat menghambat penyelesaian kredit secara cepat.

Ditemukannya penyimpangan praktik-praktik dalam kode etik karyawan, misalnya masih ada beberapa karyawan yang masih tidak memberikan Kwitansi tanda terima apabila menerima angsuran di lapangan. Hal ini disebabkan karena nasabah sangat mempercayai petugas.


Jumlah permasalahan hukum, Pengaduan Nasabah dan upaya penyelesaian oleh BPR

Sampai sejauh ini belum terdapat permasalahan/sengketa hukum yang berakhir pada proses hukum di PT. BPR Restu Klepu Makmur, meskipun beberapa masalah terjadi, misalnya komplain apabila agunan akan dilakukan lelang oleh KPKNL ,tetapi dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan.

Pengaduan Nasabah didominasi pada permohonan keringanan denda atau pinalty pelunasan kredit dipercepat sebelum jatuh tempo.


Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR


Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Restu Klepu Makmur telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Kebijakan tentang BMPK PT. BPR Restu Klepu Makmur adalah mengacu pada ketentuan dimana:

Pinjaman kepada seluruh Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam pasal 7 PBI No. 11/13/PBI/2009 adalah dihitung sebesar 10% dari modal inti BPR.

Pinjaman kepada 1 (satu) debitur Pihak Ketiga / tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal inti BPR

Pinjaman kepada 1(satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% dari Modal BPR

Dewan Komisaris BPR secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran BMPK maupun Pelampauan BMPK.


Rencana Bisnis

BPR telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. Beberapa poin penting dalam penyusunan RKAT BPR adalah sebagai berikut:

Analisa makro ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran rencana bisnis yang akan dijalankan pada tahun mendatang.

Asumsi-asumsi keuangan yang digunakan antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, LPS, besaran pasar, dan kekuatan serta kelemahan guna mengantisipasi berbagai ancaman serta meraih beberapa peluang penting lainnya untuk renana kerja tahun depan.

Rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat, seperti rasio Cash Ratio, CAR, LDR, NPL, ROA dan ROE.


Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR Restu Klepu Makmur menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

BPR Restu Klepu Makmur telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website resmi PT. BPR Restu Klepu Makmur di : www.bprrkm.com

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.


Penilaian Sendiri (Self Assesment) terhadap Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indicator penilaian, disimpulkan bahwa PT BPR Restu Klepu Makmur telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan BAIK yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Adapun beberapa hal yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut :

Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu: Bank sudah mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan namun akan terus dilakukan perbaikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan terbaru

Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu: Strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap system teknologi informasi terkait penerapan manajemen risiko pada Bank.

Berdasarkan hal tersebut, self assessment Tata Kelola PT BPR Restu Klepu Makmur mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata Kelola dengan baik dengan nilai self assessment adalah sebesar 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan). Kelemahan dalam penerapan tata kelola tersebut, akan dilakukan perbaikan secara tertulis dan berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Penutup

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Restu Klepu Makmur tahun 2017, semoga kami senantiasa dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat pengguna jasa perbankan serta memberikan nilai lebih bagi Konsumen, Karyawan, Pengurus dan Pemegang Saham serta pihak lain yang terkait dengan Bank.